Mahfud MD Bakal Mundur dari Kabinet, Praktisi Hukum: Itu Langkah Bagus

Asuransi87 Dilihat

INDOPOS.CO.ID – Rencana mundurnya Mahfud MD dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) sebuah langkah yang bagus. Pasalnya, Mahfud MD maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Pernyataan tersebut diungkapkan praktisi hukum Edi Hardum melalui gawai, Rabu (24/1/2024). Ia mengatakan, saat tak menjabat sebagai menteri, Mahfud akan bergerak bebas dan berbicara bebas.

“Kalau sebagai menteri kan dia terikat dan bisa saja konflik kepentingan serta bisa mempengaruhi bawahan di kantornya,” jelasnya.

Advokat yang juga dosen program S2 Ilmu Hukum Universitas Tama Jagakarsa ini menuturkan, seharusnya, langkah Mahfud MD diikuti oleh Prabowo Subianto.

“Prabowo seharusnya mundur dari kursi Menhan supaya bebas bergerak dan bicara serta tidak terjadi konflik kepentingan dan tidak mempengaruhi anak buahnya di Kementerian Pertahanan Kemenhan,” kata dia.

Bahkan, masih ujar Edi, Joko Widodo juga sebaiknya segera mundur dari jabatannya sebagai Presiden RI. Jabatan Presiden selanjutnya diemban Wapres KH. Ma’ruf Amin.

Presiden harus mundur dari kursi kepresidenan, karena anak kandungnya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai Cawapres Prabowo.

Dengan majunya Gibran maka apa pun kegiatan dan atau gerak gerik Jokowi dalam konteks kepresidenan dimaknai oleh semua bawahan Presiden seperti para menteri, kepala badan bahkan pimpinan Polri dan TNI serta BIN baik di pusat maupun di daerah sebagai kode atau tindakan mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

“Memang Panglima dan Kapolri sudah berkali-kali mengatakan netral, tapi ada banyak dugaan keterlibatan oknum di lapangan, ya walaupun tanpa sepengetahuan atau atas perintah pimpinan mereka,” ungkapnya.

Hal ini tentu terafirmasi dengan dugaan keterlibatan pimpinan TNI dan Polri serta Plt.bupati, pimpinan kejaksaan di sebuah kabupaten di Sumatera Utara.

Baca Juga  Pergoki Istri Chating dengan Pria Lain, Suami Nekat Bakar Istrinya

“Sudah tersebar di Tiktok rekaman suara seorang kapolres yang intinya mendukung paslon 02. Kita berharap atas penjelasan resmi dari kapolri atau minimal Kapolda Sumut soal ini,” katanya.

Edi menegaskan, apa pun kegiatan dan atau gerak-gerik Jokowi dalam konteks kepresidenan pasti dinilai oleh masyarakat sebagai bentuk dukungan dan kampanye untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.

“Jangan salahkan masyarakat menuduh Jokowi tidak netral. Jokowi dituduh menggunakan jabatan Presiden dan Kepala Negara untuk memenangkan anaknya. Ini jangan tentunya,” terangnya.

Yang parah lagi, dikatakan dia, sebagaimana tersebar di medsos bahwa Jokowi mengatakan bahwa dirinya boleh-boleh saja memihak salah satu Paslon, yang terpenting tidak menggunakan fasilitas negara.

Pernyataan Jokowi ini harus ditentang karena tanpa menggunakan fasilitas negara, seorang Jokowi tidak bisa dipisahkan dirinya dengan jabatannya sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan.

“Kalau Jokowi memihak dan ikut kampanye, mengapa tidak sekalian Panglima TNI dan Polri, Kepala BIN, Jaksa Agung dan semua jajaran mereka ke bawah serta seluruh ASN tidak boleh memilih dan ikut kampanye? Sikap dan tindakan Jokowi sangat membahayakan demokrasi. Jokowi seharusnya belajar dari SBY yang jelang kekuasaannya berakhir tidak ikut campur dalam kontestasi,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut dia, Jokowi harus segera tanggalkan jabatannya sebagai Presiden. Dengan Jokowi mundur dari jabatannya maka Jokowi konsentrasi memenangkan Gibran. Jokowi jangan menggunakan jabatan Presiden dan Kepala Negara untuk memenangkan anaknya.

Selain Jokowi, yang harus mundur adalah Prabowo dan Mahdud MD serta semua menteri dari Parpol serta Menkominfo sebagai Ketua Projo. “Berikan semua jabatan menteri kepada orang-orang yang tidak terafiliasi kepada Parpol-Parpol pendukung tiga Paslon Capres/Cawapres. Ini demi menyelamatkan demokrasi Indonesia,” ucapnya.

Baca Juga  BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR: Pemberdayaan & Pendampingan, Nilai Tambah bagi Nasabah BRI

Sebelumnya, Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berencana, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Tentu akan menentukan waktu yang tepat.

Termasuk tetap menghormati Presiden Joko Widodo (Jokowi), lantaran telah mendapat amanah selama 4,5 tahun mengemban jabatan tersebut. Serta menyiapkan masa transisi dengan baik.

“Saya sudah sepakat dengan Pak Ganjar Pranowo, untuk saya mundur pada momentum yang tepat sambil membuat masa transisi itu,” kata Mahfud MD acara Tabrak Prof di Semarang dilihat dari dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa (23/1/2024).

Ia menegaskan, pertimbangan tersebut menjadi sangat lebih penting lagi dalam situasi sekarang, karena selama tiga bulan tidak pernah menyalahkan jabatannya yang ikut dalam kontestasi Pilpres 2024.

“Saya sudah memberi contoh sebagai menteri, menjadi calon (cawapres) saya tidak sedikitpun menggunakan fasilitas negara ketika untuk kepentingan kampanye,” ujar Mahfud MD.

Bahkan tidak pernah meminta penjemputan didampingi pejabat atau apapun, kecuali yang melekat secara hukum. “Saya juga tidak minta protokoler yang lebih dari ditentukan oleh pemerintah, KPU, dan sebagainya,” imbuhnya.

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyarankan cawapresnya Mahfud MD mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di penghujung masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Tujuannya menghindari konflik kepentingan lantaran Mahfud, tengah mengikuti ajang perhelatan Pilpres 2024. Keputusan tersebut telah dibahas melalui diskusi bersama dengan Mahfud MD.

“Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal-soal ini, agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturannya mau dibuat lebih bagus,” kata Ganjar secara terpisah di Kendal, Jawa Tengah sore hari. (nas)

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *