Pemerintah Harus Menjamin Hak dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Asuransi230 Dilihat

INDOPOS.CO.ID – Kementerian Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023. Kegiatan tersebut untuk mengoptimalkan pelindungan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah berkomitmen mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak PMI sebelum bekerja, selama bekerja bahkan setelah bekerja.

“Saya harap Permenaker Nomor 4 Tahun 2023, dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri,” ujar Ida Fauziyah dalam keterangan, Rabu (11/10/2023).

Bekerja di luar negeri, menurut Ida, merupakan hak setiap masyarakat. Pemerintah hanya bisa memfasilitasi dan memastikan pemenuhan hak PMI. Dengan cara mengatur segala tahapan yang harus dilalui untuk menjadi PMI.

Ia menyebut, berbagai program telah dilakukan pihaknya dalam memastikan hak Pekerja Migran Indonesia, seperti membuat Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pekerja Migran Indonesia di Provinsi, Kabupaten/ Kota.

Program lainnya, lanjut dia, Kemnaker membentuk Desa Migran Produktif (Desmigratif) di desa-desa yang menjadi kantong-kantong Pekerja Migran Indonesia.

“Program itu semua bertujuan untuk memberikan pelayanan dan pelindungan kepada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri,” terangnya.

Dia berpesan kepada calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab. “Tunjukkan bahwa pekerja Indonesia adalah pekerja yang terbaik,” ucapnya. (nas)

Quoted From Many Source

Baca Juga  Menjelaskan Makna dan Fungsi dari Setiap Aspek dalam Kontrak Asuransi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *