Terbukti Cemari Lingkungan, KLHK Beri Sanksi Administratif terhadap Pabrik di Karawang

Asuransi236 Dilihat

INDOPOS.CO.ID – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjatuhkan, sanksi administrasi administratif terhadap pabrik peleburan aluminium PT ASI di kawasan Karawang, Jawa Barat karena terbukti mencemari lingkungan.

Hal itu menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KLHK telah mengeluarkan surat informasi penanganan pengaduan, dengan nomor S.1754/PPSALHK/PDW/GKM.0/9/2023. Tertanggal 25 September 2023. Surat itu diteken
Direktur Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi LHK Ardyanto Nugroho.

“PT ASI telah dikenakan sanksi administratif paksaan pemerintah, sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.5401/MENLHK-PHLHK-PPSALHK/GKM.0/5/5/2023 tentang penerapan sanksi administratif paksaan pemerintah,” tulis surat penanganan pengaduan dikutip, Rabu (8/11/2023).

Pelaporan itu pertama kali dilakukan advokat Edi Koko Wibowo. Sekaligus kuasa hukum perwakilan warga Karawang Hadi Mustopa. Kliennya menemukan pelanggaran mengenai limbah pabrik yang mencemari lingkungan.

Edi Koko Wibowo menginginkan pemerintah menjalankan peran aktif melakukan pengawasan terhadap aktivitas pabrik. Sebab harus ada upaya pencegahan sebelum terjadinya dampak kerusakan lingkungan.

“Pemerintah wajib untuk melakukan penindakan yang tegas. Jadi bukan sebatas (sanksi) adminstrasi saja. Sistem pengontrolannya pun harus dijalankan, bukan bergerak karena aduan, tetapi mereka bergerak berdasarkan pencegahan dulu,” kata Bowo sapaan karibnya saat ditemui di Gedung KLHK, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Sirkulasi pabrik asal Jepang tersebut dianggap tidak layak. Selain itu, tidak ada dumping atau pembuangan limbah B3 yang akan berdampak terhadap rusaknya lingkungan setempat.

“Kalau ada usaha di Indonesia, mereka harus taat dan tunduk para peraturan di Indonesia. Jangan sampai mengabaikan karena ini pembelajaran bagi yang lain,” ucap Bowo. Penerapan sanksi itu terapkan sejak 25 Mei 2023 sampai saat ini. Aduan pertama kali dilakukan Maret, kedua Agustus 2023. (dan)

Baca Juga  Kementan-Kemenhan Gelar Panen Raya Jagung di Kawasan Food Estate Gunung Mas

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *